Simak Syarat dan Perizinan Terbaru Untuk Mendirikan PT

Sejak awal tahun 2016, Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah prosedur memulai usaha. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat sedikit dibandingkan negara tetangga, mendirikan usaha baru dinilai memberikan nilai tambah karena membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menggerakkan perekonomian lokal. Salah satu inisiatif yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Berikut ini kami paparkan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru yang wajib anda ketahui bila ingin memulai atau mengembangkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT  tapi modalnya pas-pasan. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). Meski demikian, persyaratan modal ini hanya berlaku bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini bisa dipelajari di tautan berikut ini.

2. Domisili Usaha di Virtual Office

Sebagian customer Easybiz yang ingin mendirikan PT di wilayah Jakarta terhalang dengan kendala domisili usaha. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya aturan ini membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili usaha yang sesuai peruntukannya, sebuah badan usaha tidak akan bisa mendapatkan selembar kertas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Padahal SKDP ini penting untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Rata-rata mereka belum punya cukup biaya untuk menyewa ruang kantor yang sesuai zonasi untuk domisili usaha. Oleh karena itulah, berdomisili usaha di Virtual Office menjadi opsi yang lebih hemat bagi usaha yang ingin berdomisili di Jakarta. Memang akan ada persyaratan tambahan bila anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili usaha. Salah satunya adalah keharusan adanya salah satu direksi PT yang akan didirikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Untuk persyaratan lain mendirikan PT di Jakarta dengan menggunakan Virtual Office bisa dipelajari di link berikut:

Memang penting bagi anda untuk mengetahui persyaratan domisili di daerah yang akan anda jadikan sebagai domisili usaha untuk mendirikan PT. Hal ini karena kerap kali terdapat perbedaan persyaratan antara daerah yang satu dengan yang lain. Misalnya, jika domisili usaha Anda di Bogor dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah sampai batasan tertentu. Sementara jika di Depok, anda harus menggunakan bangunan yang peruntukannya dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai tempat usaha, bukan rumah tinggal. Selain itu, tak jarang diminta Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan, misalnya di Depok dan Bogor.

3. Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI Terbaru Tahun 2015

Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut perlu anda perhatikan:

  • Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan yang dilarang oleh peraturan.
  • Bidang usaha yang anda pilih harus dimasukkan dan tertera dalam akta pendirian PT.
  • Bidang usaha yang anda pilih akan menentukan jenis izin usaha yang perlu anda miliki.
  • Bidang usaha yang anda pilih sebaiknya spesifik dan sesuai KBLI terbaru. Jika anda ingin berbisnis perdagangan umum (general trading), anda perlu spesifik komoditas apa yang akan anda jual, misalnya untuk perdagangan pakaian eceran ada di kode 4771.
  • Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan teliti karena hal ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi bisnis anda.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode bidang usaha ini akan dimuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Lebih lanjut kode bidang usaha dari bisnis utama anda akan dicantumkan di Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Merujuk pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sementara KBLI 2015 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI 2015 merupakan pemuktakhiran data lapangan usaha dari KBLI 2009 dengan melihat pada pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan analisa Easybiz, terdapat perbedaan redaksional dalam uraian kode bidang usaha di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009, tiap kode disebutkan secara spesifik dan jumlah kode bidang usaha yang dapat diadopsi ke dalam SIUP lebih sedikit. Sementara KBLI 2015 tampak berusaha menggeneralisir bidang usaha. Selain itu, lebih banyak kode bidang usaha dalam KBLI 2015 yang dapat diadopsi ke dalam SIUP. Hal ini untuk memudahkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam menentukan bidang usahanya.

Anda tidak perlu bingung mengenai hal ini. Biasanya tiap Pemerintah Daerah sudah membuat bentuk sederhana dari kode KBLI yang bisa dijadikan rujukan dalam mengurus izin usaha di daerah bersangkutan. Misalnya untuk di Jakarta, anda bisa melihat pada Keputusan Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis anda hanya memerlukan SIUP sebagai izin usahanya.